Kemudianistri saya itu tidak ridho dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang memberinya hak untuk mengurus pengaduan itu dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan istri saya itu membayar uang sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) sebagai ‘iwad (pengganti) kepada saya, maka
BerandaKlinikPerdataTak Ada Upaya Hukum,...PerdataTak Ada Upaya Hukum,...PerdataRabu, 19 Oktober 2016 Sebuah perkara perdata telah diputus pada tingkat banding Pengadilan Tinggi dan tidak ada permohonan kasasi pihak terbanding. Akan tetapi, 2 dua bulan kemudian pihak terbanding menggugat kembali dengan perkara yang sama baik materi gugatan maupun pihak yang berperkara. Pertanyaan saya, apakah ini diperbolehkan dan apa dasar hukum yang memperbolehkan hal tersebut dilakukan? Terima kasih. Intisari Jika putusan Pengadilan Tinggi belum masuk ke pemeriksaan perkara, maka putusan itu disebut Putusan tidak dapat diterima Putusan NO dimana ada cacat formil di gugatan tersebut. Di sini, Penggugat masih bisa mengajukan gugatan dengan materi yang sama dengan memperbaiki formalitas yang dipertimbangkan oleh majelis hakim. Akan tetapi, jika putusan Pengadilan Tinggi itu sudah masuk ke materi perkara dan tidak diajukan upaya hukum terhadap putusan tersebut, maka itu sudah merupakan putusan yang berkekuatan tetap. Di sini, tidak dapat diajukan gugatan baru dengan materi gugatan yang sama. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini. Ulasan Terima kasih atas pertanyaan Anda. Karena sangat berkaitan dengan teknis beracara, untuk menjawab pertanyaan ini ada baiknya kita lihat dulu apa putusan dari Pengadilan Tinggi tingkat banding, apakah sudah memeriksa pokok perkara atau masih memeriksa formalitas perkara saja, misalnya para pihak, legal standing, dan lain-lain. Jika Putusan Belum Memeriksa Pokok Perkara Jika putusan Pengadilan termasuk putusan Pengadian Tinggi belum memeriksa pokok perkara, maka putusan tersebut biasanya berbunyi “Menyatakan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima niet ontvankelijke verklaard atau yang sering disingkat NO”. Putusan NO merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil. M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain hal. 811 1. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat 1 HIR; 2. Gugatan tidak memiliki dasar hukum; 3. Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium; 4. Gugatan mengandung cacat obscuur libel, ne bis in idem, atau melanggar yurisdiksi kompetensi absolut atau relatif. Dalam hal putusan itu belum masuk ke pokok perkara seperti ini, Penggugat masih bisa mengajukan gugatan dengan memperbaiki formalitas yang dipertimbangkan oleh majelis hakim sebagai dasar untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Penjelasan lebih lanjut mengenai Putusan NO dapat Anda simak dalam artikel Arti Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard NO. Jika Putusan Sudah Memeriksa Pokok Perkara Namun, jika putusan pengadilan termasuk putusan Pengadilan Tinggi, sudah memeriksa pokok perkara, biasanya putusan berbunyi “Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian, menolak seluruhnya gugatan Penggugat”. Penjelasan lebih lanjut tentang putusan dalam perkara perdata ini dapat Anda simak dalam artikel Arti Gugatan Dikabulkan, Ditolak, dan Tidak Dapat Diterima. Upaya hukum terhadap putusan banding adalah kasasi. Para pihak yang tidak setuju terhadap putusan banding bisa menyatakan kasasi 14 hari sesudah putusan atau penetapan Pengadilan yang dimaksudkan diberitahukan kepada pemohon oleh Pengadilan Tinggi.[1] Dan 14 hari kemudian wajib membuat dan mengajukan memori kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi tersebut.[2] Jika 14 hari tersebut telah lewat tanpa ada permohonan kasasi yang diajukan oleh pihak berperkara, maka pihak yang berperkara dianggap telah menerima putusan[3] atau tidak ada upaya hukum atas putusan pengadilan tinggi di atas, sehingga menjadi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Menjawab pertanyaan Anda, kalau putusan NO di tingkat manapun, kita bisa menggugat kembali dengan perkara yang sama. Tapi jika putusan banding sudah masuk ke materi perkara, maka sudah menjadi putusan yang berkekuatan tetap dan tidak dapat diajukan gugatan baru dengan materi gugatan yang sama. Selengkapnya mengenai putusan berkekuatan hukum tetap dapat Anda simak artikel Kapan Putusan Pengadilan Dinyatakan Berkekuatan Hukum Tetap?. Jika kemudian ada upaya untuk mengajukan gugatan dengan gugatan dan pihak yang sama, bisa saja terjadi karena Pengadilan dilarang menolak perkara yang diajukan kepadanya.[4] Namun patut diduga, perbuatan itu sudah masuk dalam penyelundupan hukum dan gugatan tersebut seharusnya ditolak. Ini karena jelas sudah ada ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang “terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya” ne bis in idem. Lebih lanjut dapat dibaca dalam artikel Apa Syarat Suatu Gugatan Dinyatakan Ne Bis In Idem? dan Tentang Double Jeopardy, Ne Bis In Idem, dan Recidive. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar hukum 1. Herzien Inlandsch Reglement; 2. Reglement Voor de Buitengewesten; 3. Reglement Op De Rechtsvordering; 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; 5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Referensi Harahap, Yahya. 2006. Hukum Acara Perdata. Jakarta Sinar Grafika. [2] Pasal 47 ayat 1 UU MA [3] Pasal 46 ayat 2 UU MA Tags

PengertianYurisprudensi Menurut Para Ahli. Berikut ini terdapat beberapa pendapat dari para ahli mengenai yurisprudensi, yakni sebagai berikut: 1. Menurut Kansil. Menurut pendapat dari Kansil, yurisprudensi ialah keputusan hakim sebelumnya yang sering disertai dan dijadikan umum keputusan oleh hakim lalu tentang masalah yang sama. 2.

Liputan Khusus Perceraian Sabtu, 01 Feb 2020 1427 WIB Foto Dok. iStock/Tahapan Perceraian, Dari Sidang hingga Keluar Akta Cerai Jakarta - Saat pasangan memutuskan bercerai, mereka harus siap menjalani berbagai tahapan perceraian. Pastinya tahapan pertama dari perceraian adalah mengajukan atau mendaftarkan gugatan cerai. Cara mendaftarkan gugatan cerai bisa dibaca di mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama dan mendaftarkan perkara, termohon atau tergugat akan menunggu surat panggilan untuk menghadirkan dikutip dari situs Pengadilan Agama Jakarta Selatan, jika Anda ingin melanjutkan proses perceraian berikut tahapan persidangan yang akan dilalui1. Upaya Pembacaan pemohon atau Jawaban termohon atau Replik pemohon atau Duplik termohon atau Pembuktian dari pemohon atau penggugat dan termohon atau Kesimpulan dari pemohon atau penggugat dan termohon atau Musyawarah Pembacaan Putusan atau perkara perceraian diputus, pihak yang tidak puas atas putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum verset, banding, dan peninjauan kembali dalam 14 hari, sejak perkara diputuskan atau diberitahukan. Lalu setelah putusan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk perkara pemohon talak, selanjutnya menetapkan hari sidang ikrar talak. Dari Pengadilan Agama memanggil pemohon dan termohon untuk menghadiri sidang ikrar dan talak. Jika dalam tenggang waktu enam bulan sejak ditetapkan sidang ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melakasanakan ikrar talak di depan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut. Dan perceraian tidak dapat diajukan berdasarkan alasan hukum yang halnya jika sidang ikrar talak bisa dilakukan. Artinya pasangan tersebut sudah resmi cerai secara agama dan negara. Setelah sidang ikrar talak itu, maka dapat dikeluarkan Akta Cerai. Untuk perkara lainnya, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka para pihak yang berpekara dapat meminta salinan putusan. Apabila pihak yang kalah dihukum untuk menyerahkan secara sengketa, kemudian tidak mau menyerahkan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama yang memutus perkara berikutnya setelah melalui persidangan, adalah penyelesaian perkara, yang meliputi tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi dan peninjuan kembali. Jika sudah melalui penyelesaian perkara, Anda akan menerima akta cerai. Akta cerai merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sebagai bukti telah terjadi perceraian. Akta cerai bisa diterbitkan jika gugatan dikabulkan oleh majelis hakim dan perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum terap inkracht. Perkara dikatakan telah berkekuatan hukum tetap jika dalam waktu 14 hari sejak putusan dibacakan dan para pihak jika ada pihak yang tidak hadir, maka perkara baru inkracht terhitung 14 hari sejak pemberitahuan isi putusan disampaikan kepada pihak yang tidak hadir dan yang bersangkutan tidak melakukan upaya hukum banding atau putusan kontradiktoir dan verzet atau putusan Akta Cerai ini dikeluarkan Pengadilan Agama, pihak penggugat dan tergugat dapat mengambilnya langsung ke pengadilan. Berikut syarat dalam mengambil Akta Cerai 1. Menyerakan nomor perkara yang Memperlihatkan KTP Asli dan menyerahkan fotokopinya. 3. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP. - Biaya Akta Cerai Rp - Legislasi salinan putusan Rp Legislasi salinan penetapan Rp Biaya salinan lembaran Rp menguasakan kepada orang lain untuk mengambil akta cerai, maka disamping fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa, juga menyerahkan asli surat kuasa bermaterai yang diketahui oleh Kepala Desa atau lurah setempat. Simak Video "Cerita Adele Lakukan Lima Sesi Terapi Sehari setelah Cerai" [GambasVideo 20detik] gaf/eny
Bandingyang diajukan oleh Askara karena menolak cerai dengan Nindy bagaimana putusannya? Dalam putusannya, hakim menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. "Karena ada pihak yang mengajukan banding, putusan banding telah turun. Telah diputus pada 6 Juli 2021. Isinya adalah mengabulkan permohonan pembanding.
Pada pembacaan putusan di pengadilan negeri mengenai perkara pidana, terdakwa dan JPU menyatakan "terima putusan". Namun empat hari setelah pembacaan putusan, JPU menyatakan banding dan mendaftarkannya di pengadilan negeri. Apakah putusan tersebut tetap bisa diajukan banding padahal JPU menerima putusan tersebut pada saat pembacaan putusan dan telah ditulis di berita acara sidang?IntisariPenuntut Umum yang sudah menyatakan menerima putusan dan dicatat oleh panitera pengganti yang mencatat jalannya persidangan, dapat mengubah keputusannya dan mengajukan upaya hukum banding. Ini karena upaya hukum banding adalah hak dari Terdakwa maupun Penuntut lebih lanjut silakan baca ulasan di bawah kasih atas pertanyaannya,Terkait pertanyaan yang diajukan, akan dijelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dari Banding tersebut. upaya hukum banding diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana “KUHAP” pada Pasal 67, Pasal 233 s/d Pasal 243. Dari aturan-aturan pasal tersebut dijelaskan hak dari terdakwa maupun penuntut umum untuk mengajukan banding, dan tenggang waktu yang diberikan undang-undang. Mengenai hak terdakwa maupun penuntut umum untuk mengajukan upaya hukum banding diatur pada Pasal 67 KUHAP, yang menjelaskan ”Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk minta Banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama,……”Sedangkan mengenai batas waktu mengajukan upaya hukum banding diatur pada Pasal 233 ayat 2 KUHAP yang menjelaskan ”Hanya permintaan Banding sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 boleh diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan,…….” Berdasarkan KUHAP, meskipun penuntut umum atau terdakwa sudah menandatangani Akta Pernyataan Banding, dan berkas perkara sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi yang memeriksa, Permohonan Banding tersebut masih dapat dicabut selama belum diputus, hal ini diatur dalam Pasal 235 ayat 1 dan 2 penuntut umum atau terdakwa yang menyatakan menerima ataupun tidak menerima menyatakan banding putusan pada hari sidang pembacaan Putusan, dalam waktu 7 hari dapat mengubah pernyataan tersebut. Apabila seandainya pada hari persidangan putusan menyatakan menolak pun, namun setelah itu dalam waktu 7 hari berubah pikiran, dapat tetap menyatakan untuk menerima putusan. Atau jika dalam tenggang waktu 7 hari telah lewat tanpa diajukan permintaan banding oleh yang bersangkutan dalam hal ini kepada panitera muda pidana, dan tidak menandatangani Akta Pernyataan Banding, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan tingkat pertama.[1] Hal ini pun sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP “Kepmenkumham Tahun 1983”, khususnya pada angka 14 dalam Lampiran Kepmenkumham Tahun 1983 ini yang menyatakan“dalam praktek timbul kesulitan pada waktu jaksa akan melakukan eksekusi putusan pengadilan, khususnya dalam hal terdakwa/terpidana tidak ditahan dan sudah menyatakan menerima putusan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 196 ayat 3 huruf a KUHAP; dalam waktu itu setelah putusan dieksekusi, terdakwa/terpidana tersebut mencabut kembali pernyataannya sesuai dengan ketentuan pasal 196 ayat 3 huruf e dan untuk selanjutnya mengajukan upaya hukum banding atau kasasi.Apabila upaya hukum tersebut ternyata diteruskan, maka putusan yang bersangkutan menjadi belum mempunyai kekuatan hukum dengan hal tersebut diberikan petunjuk, bahwa putusan pengadilan baru dinyatakan telah mempunyai hukum tetap apabila tenggang waktu untuk berfikir telah dilampaui 7 hari setelah putusan pengadilan tingkat pertama dan 14 hari setelah putusan pengadilan tingkat banding, sesuai dengan maksud ketentuan dari pasal 233 ayat 2 jo. Pasal 245 ayat 1 jo. Pasal 226 ayat 2 KUHAP”Dari aturan KUHAP di atas yang menjadi dasar pengajuan Banding, maka menjawab pertanyaan Saudara, Penuntut Umum yang sudah menyatakan menerima putusan dan dicatat oleh panitera pengganti yang mencatat jalannya persidangan, dapat mengubah keputusannya dan mengajukan upaya hukum banding. Ini karena upaya hukum banding adalah hak dari Terdakwa maupun Penuntut Umum sebagaimana Pasal 67 KUHAP. Namun hak itu dibatasi dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 233 ayat 2 KUHAP, yaitu 7 hari. Meskipun dalam persidangan panitera pengganti telah mencatat dalam berita acara persidangan, pernyataan itu dapat diubah/diganti oleh pihak penuntut umum ataupun terdakwa, asalkan tetap dalam tenggang waktu 7 hari setelah putusan dijatuhkan. Demikianlah penjelasan mengenai jawaban yang Saudara kemukakan. Dasar Hukum1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;2. Keputusan Menteri Kehakiman RI No. Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP.[1] Pasal 234 ayat 1 KUHAP
Setelahikrar talaq maka sdh tak bs banding lg pak. Ialah berkas putusan perkaranya pak. Baru bisa brkekuatan hukum tetap stelah 14 hari stelah sidang putusan dan tidak ada banding. Tidak jelas pak, tidak ada aturan brapa lama bisa salinan ptsan itu bisa kita dapatkan. Apakah bisa surat cerai itu keluar lebih dahulu, sedangkan penetapan hak 18 September 201519 November 2020 Cara Mengajukan Banding Kasus Perceraian Pihak yang tidak puas terhadap putusan Pengadilan Agama dapat mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama. Permohonan banding didaftarkan kepada petugas Meja I Pengadilan Agama yang memutus perkara. Pemohonan banding harus disampaikan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama dalam tenggang waktu 14 empat belas hari, terhitung mulai hari berikutnya dari hari pengucapan putusan, atau setelah diberitahukan dalam hal putusan tersebut diucapkan diluar hadir pihak. Pemohon banding membayar biaya perkara banding Pasal 7 UU No. 20 Tahun 1947, Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989. Permohonan banding tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 7 tujuh hari kerja harus telah diberitahukan kepada pihak lawan. Pemohon banding dapat mengajukan memori banding dan Termohon banding dapat mengajukan kontra memori banding Pasal 11 ayat 3 UU No. 20 Tahun 1947. Selambat-lambatnya 14 empat belas hari setelah permohonan diberitahukan kepada pihak lawan, panitera memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memeriksa berkas perkara insage di kantor PengadilanPasal 11 ayat 1 UU No. 20 Tahun 1947. Selanjutnya dalam waktu 1 satu bulan sejak diterima perkara banding, Pengadilan Agama mengirimkan berkas perkara banding kepada Pengadilan Tinggi Agama oleh. Apabila perkara banding tersebut telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama, maka salinan putusan banding tersebut dikirim oleh Pengadilan Tinggi Agama ke Pengadilan Agama yang memeriksa perkara pada tingkat pertama untuk disampaikan kepada para pihak. Pengadilan Agama menyampaikan salinan putusan kepada para pihak. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka Untuk perkara cerai talak Ketua Majelis membuat Penetapan Hari Sidang penyaksian ikrar talak, dan memerintahkan kepada Jurusita untuk memanggil Pemohon dan Termohon guna pengucapan iktar talak. Setelah pengucapan ikrar talak, maka Panitera menerbitkan dan memberikan akta cerai kepada para pihak sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalam waktu 7 tujuh hari. Untuk perkara cerai gugat Panitera menerbitkan dan memberikan akta cerai kepada para pihak sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalam waktu 7 tujuh hari. Demikian Penjelasan mengenai Cara Mengajukan Banding Kasus Perceraian
Jadiapabila tergugat dijatuhkan putusan verstek sedang ia keberatan terhadap putusan tersebut maka ia dapat mengajukan upaya hukum perlawanan verzet bukan upaya hukum banding, dan jika diajukan upaya hukum banding maka upaya hukumnya menjadi cacat formil dan tidak dapat diterima. III. Yang Berhak Mengajukan Perlawanan Dan Ditarik sebagai
Pertanyaan Saya sebagai suami tidak terima dengan keputusan Pengadilan Agama yang mengabulkan gugatan cerai isteri saya. Saya masih ingin mempertahankan rumah tangga. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana prosedur dan mekanisme pengajukan upaya banding perceraian di Pengadilan ? Jawaban Apa itu Upaya Banding Dalam kasus perceraian, Banding dapat diartikan sebagai upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang kalah dengan tujuan membatalkan putusan perceraian yang telah diputus oleh Pengadilan. Biasanya orang-orang yang melakukan banding dalam kasus perceraian dikarenakan Keberatan / menolak dengan putusan cerai yang diputus oleh pengadilan; Menerima putusan cerai, tetapi keberaran/ menolak putusan hak asuh anak; Menerima putusan cerai dan hak asuh anak, tetapi keberatan / menolak putusan hakim terkait nafkah anak yang terlalu kecil, atau nafkah iddah dan mutah yang terlalu kecil. Dasar Hukum Pengajuan Upaya Banding Cerai adalah Pasal 61 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama “ Atas penetapan dan putusan Pengadilan Agama dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara, kecuali apabila undang-undang menentukan lain.” Syarat dan Prosedur Upaya Banding Kasus Perceraian Dibawah ini kami menjelaskan terkait prosedur banding dalam kasus perceraian yang anda ingin lakukan, yaitu sebagai berikut Pengajuan permohonan banding dilakukan oleh pihak yang kalah/ keberatan ke Pengadilan Tinggi Agama melalui Pengadilan Agama yang memutus cerai dalam jangka waktu 14 empat belas hari terhitung dari Pengucapan Putusan Cerai oleh Hakim yang dihadiri langsung oleh pihak kalah / keberatan di Pengadilan atau dalam jangka waktu 14 empat belas hari terhitung dari diterimanya pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama apabila pihak yang kalah / keberatan tidak hadir di Pengadilan; Dalam mengajukan permohonan banding, dapat diwakilkan oleh Pengacara / advokat atau dilakukan sendiri oleh pihak yang mengajukan permohonan banding; Pihak yang mengajukan banding melakukan pembayaran administrasi upaya banding; Pihak Pengadilan akan melakukan pemberitahuan kepada pihak Terbanding bila terdapat upaya hukum banding dari pihak Pembanding Pihak yang kalah / keberatan; Pihak yang kalah / keberatan diberikan kesempatan untuk membuat “Memori Banding” secara tertulis yang dapat dibuat oleh advokat / pengacara atau dibuat sendiri oleh pihak Pembanding Pihak yang kalah / keberatan; Membuat Memori Banding tidak wajib dan Tidak terdapat jangka waktu kapan terakhir pihak Pembanding wajib menyerahkan Memori Banding ke Pengadilan. Akan tetapi, biasanya pihak Pengadilan memberikan saran segera sebelum berkas diajukan / dikirim ke Pengadilan Tinggi, pihak Pembanding masih berhak mengajukan “Memori Banding”; Bila Terdapat Memori Banding, maka Pihak Terbanding berhak mengajukan “Kontra Memori Banding” secara tertulis untuk membantah Memori Banding dari pihak Pembanding; Setelah proses pemberitahuan serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding lengkap, maka selanjutnya Pihak Pembanding dan Terbanding diberikan kesempatan untuk melakukan Inzage, yaitu melakukan pengecekan berkas-berkas sebelum diajukan ke Pengadilan Tinggi; Bila jangka waktu Inzage telah selesai, biasanya pihak Pengadilan akan mengirimkan surat pemberitahuan bila seluruh berkas telah dikirim ke Pengadilan Tinggi serta memberitahukan Nomor Perkara yang teregistrasi di Pengadilan Tinggi Agama; Apabila telah ada pemberitahuan berkas telah ke Pengadilan Tinggi dan Nomor Perkara yang telah teregistrasi di Pengadilan Tinggi, biasanya paling lama 2 dua sampai dengan 3 tiga bulan akan keluar Putusan Banding; Pengadilan Agama akan memberikan pemberitahuan Putusan Banding kepada Pihak Pembanding dan Terbanding apabila telah ada Putusan banding; Bila terdapat pihak keberatan terhadap putusan banding tersebut, maka Pihak Pembanding atau Terbanding dapat mengajukan Kasasi dalam jangka waktu 14 empat belas hari setelah pemberitahuan putusan banding diterima; Bila tidak terdapat upaya hukum kasasi dalam jangka waktu 14 empat belas hari, maka putusan cerai dikatakan in kracht berkekuatan hukum tetap, sehingga dalam waktu dekat dapat diterbitkan Akta Cerai. _______ Apabila anda ingin berkonsultasi atau mencari pengacara untuk mengurus permohonan banding kasus perceraian, silahkan hubungin kami melalui Telepon/ WhatsApp 0813-8968-6009 atau Email klien Permohonankasasi demi kepentingan hukum dapat diajukan oleh Jaksa Agung karena jabatannya dalam perkara perdata atau tata usaha negara yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara; Putusan kasasi demi Tergugat yang keberatan dengan putusan verstek bisa mengajukan upaya hukum verzet perlawanan. Jika tergugat tidak mengajukan verzet, putusan dianggap berkekuatan hukum tetap, sehingga bisa terbit akta cerai. Sebagaimana diberitakan sejumlah media, mantan pimpinan ormas terkemuka di Tanah Air sekaligus tokoh nasional diketahui telah digugat cerai oleh istrinya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 30 November 2020 lalu. Tak lama kemudian, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengabulkan gugatan cerai sang istri sebagai penggugat pada 16 Desember 2020 tanpa kehadiran tergugat sudah dipanggil secara patut, sehingga gugatan cerai ini diputus secara verstek putusan tanpa dihadiri tergugat. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim dalam perkara ini menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tapi tidak hadir. Majelis mengabulkan gugatan penggugat istri dengan verstek.“Karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, padahal telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga perkara ini dapat diputus secara verstek sesuai Pasal 125 ayat 1 Herzien inlandsch Reglement HIR,” demikian bunyi putusannya. Lantas, langkah hukum apa dan bagaimana jika putusan gugatan cerai cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri diputus secara verstek?Mengutip artikel Klinik Hukumonline berjudul “Cara Mendapatkan Akta Cerai Jika Perkara Diputus Verstek” disebutkan bila tergugat sama sekali tidak pernah hadir pada sidang perceraian dan juga tidak menunjuk kuasa yang mewakili, berdasarkan Pasal 125 Herzien Indlandsch Reglement HIR HIR atau Reglemen Indonesia yang Diperbaharui RIB, hakim dapat menjatuhkan putusan 125 ayat 1 HIR berbunyi, “Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tak hadir verstek, kecuali kalau nyata kepada pengadilan negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan.”Langkah hukum yang bisa dilakukan tergugat yakni mengajukan upaya hukum verzet perlawanan terhadap putusan verstek tersebut. Apabila tergugat tidak melakukan verzet, maka putusan verstek itu dianggap sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap. “Tergugat, yang dihukum sedang ia tak hadir verstek dan tidak menerima putusan itu, dapat memajukan perlawanan atas keputusan itu,” demikian bunyi Pasal 129 HIR.

Dalamhal Penggugat dan/atau Tergugat tidak merasa puas atas Putusan Pengadilan Agama dimaksud, maka dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, baik Penggugat maupun Tergugat dapat menyatakan Banding. Dan apabila masih tidak puas dengan Putusan Banding, maka Para Pihak dapat mengajukan upaya hukum Kasasi dan seterusnya.

Apakah Kasus Perceraian Dapat Mengajukan Upaya Banding ? Salah satu upaya hukum dalam perkara perceraian adalah banding. Banding adalah upaya hukum yang dapat diajukan oleh pihak-pihak yang tidak puas terhadap putusan pengadilan tingkat pertama. Contoh, apabila gugatan cerai dan hak asuh anak diajukan oleh pihak isteri dan putusan tersebut masih dirasa tidak adil oleh pihak suami, maka suami dapat mengajukan upaya hukum berikutnya yaitu banding ke Pengadilan ke Pengadilan Tinggi. Upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama diajukan bagi mereka yang beragama Islam. Sedangkan yang beragama Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu diajukan ke Pengadilan Tinggi. Dalam mengajukan banding, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu Jangka Waktu Pengajuan Banding Umumnya, jangka waktu pengajukan banding adalah 14 hari setelah putusan cerai diputuskan oleh pengadilan atau isi putusan pengadilan tersebut telah diberitahukan ata diterima oleh para pihak. Mempersiapkan Memori Banding Setelah mengajukan atau menyatakan banding dalam jangka waktu 14 hari, maka tahap berikutnya menyiapkan memori banding untuk pemohon banding yang bersifat tertulis. Dalam memori banding tersebut nantinya berisi keberatan-keberatan mengenai putusan pengadilan negeri atau pengadilan agama. Menerima Kontra Memori Banding Setelah mengajukan memori banding, maka tahap selanjutnya adalah pihak pemohon banding akan menerima Kontra Memori Banding dari pihak Termohon Banding. Didalam kontrak memori banding tersebut nantinya berisi bantahan-bantahan dari pihak Termohon terkait memori banding yang diajukan oleh pihak Pemohon Banding. Jangka Waktu Diputusnya Upaya Banding Kasus Cerai Tidak ada aturan terkait dengan berapa lama jangka waktu pengajuan banding akan diputus, namun apabila mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, maka jangka waktu penyelesaian, yaitu Penyelesaian perkara pada tingkat pertama / Pengadilan Negeri paling lambat dalam waktu 5 lima bulan; Penyelesaian perkara pada tingkat banding / Pengadilan Tinggi paling lambat dalam waktu 3 tiga bulan; Ketentuan waktu sebagaimana pada angka 1 dan 2 diatas termasuk penyelesaian minutasi; Ketentuan tenggang waktu di atas tidak berlaku terhadap perkara-perkara khusus yang sudah ditentukan peraturan perundang-undangan. Apabila mencermati jangka waktu diatas, maka perkara banding dapat diputus paling lama 3 tiga bulan. ___________ Apabila ingin berkonsultasi terkait upaya banding ke Pengadilan Tinggi dalam kasus perceraian, hak asuh anak serta pembagian harta bersama gono-gini, silahkan hubungi kami melalui Telepon/ WhatsApp 0813-8968-6009 atau Email klien

3 Hak Asuh Anak Menurut Hukum Akibat Perceraian. Tak hanya dalam hukum Islam saja, namun hukum negara pun sudah dibuat mengenai hak asuh atas anak ini. Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974, disebutkan pada Pasal 54 ayat (2) bahwa orang tua berkewajiban memelihara anaknya hingga ia kawin atau bisa berdiri sendiri.
Dipublikasikan oleh Ridwan Anwar pada on 30 Januari 2014. Tak terima putusan cerai PA Sengeti, SL naik banding Pemohon Banding berinisial SL Sengeti Awal September 2013 yang lalu, Pengadilan Agama PA Sengeti telah menerima gugatan cerai dari seorang berinisial RA. Perempuan ini menggugat cerai suaminya SL dengan beberapa alasan. Diantara alasan yang diajukan RA adalah karena SL tidak dapat memberikan nafkah lahir yang cukup kepada RA dan anak-anak serta SL adalah seorang suami dengan kebiasaan buruk yaitu pemakai sekaligus bandar narkoba. Tanpa sebab dan alasan yang jelas, dipersidangan pertama SL diketahui tidak hadir. Selanjutnya, seperti biasa hakim menunda sidang dengan agenda panggil kembali Tergugat. Nah, dipersidangan kedua ini SL pun hadir dan digelar mediasi yang hasilnya gagal. Selanjutnya sidang RA dan SL terus digelar di PA. Sengeti. Acara jawab menjawab dan pembuktian RA pun telah usai digelar. Ketika tiba kesempatan bagi SL untuk membuktikan jawabannya, SL tidak dapat menghadirkan saksi dan akhirnya hakim pun mengabulkan gugatan cerai RA. Beberapa hari paska putus, SL kembali datang dengan didampingi seorang kuasa hukum. Ya, SL mengajukan banding terhadap putusan PA. Sengeti yang dibacakan majelis hakim tanggal 11 November 2013 yang lalu. Kini berkas perkara banding yang diajukan SL telah dinyatakan lengkap dan dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama PTA Jambi. Apakah putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim tingkat banding ? Kita tunggu saja berita selanjutnya. umarriadh b./jurdilaga JceAx.
  • jhayx22et7.pages.dev/423
  • jhayx22et7.pages.dev/60
  • jhayx22et7.pages.dev/95
  • jhayx22et7.pages.dev/376
  • jhayx22et7.pages.dev/425
  • jhayx22et7.pages.dev/260
  • jhayx22et7.pages.dev/338
  • jhayx22et7.pages.dev/208

    • apakah putusan cerai bisa banding